Televisi Republik Indonesia (disingkat TVRI) adalah jaringan televisi publik berskala nasional di Indonesia. TVRI berstatus sebagai Lembaga Penyiaran Publik bersama Radio Republik Indonesia (RRI), yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. TVRI merupakan jaringan televisi pertama di Indonesia, mulai mengudara pada tanggal 24 Agustus 1962. TVRI memonopoli siaran televisi di Indonesia hingga tahun 1989, ketika televisi swasta pertama didirikan.

TVRI saat ini mengudara di seluruh wilayah Indonesia dengan sistem siaran analog dan siaran digital. TVRI menjalankan 3 saluran televisi berskala nasional (dengan 2 di antaranya hanya bersiaran digital) dan 32 stasiun televisi daerah serta didukung 361 stasiun transmisi (termasuk 129 stasiun transmisi digital) di seluruh provinsi Indonesia.^[1] Selain di televisi konvensional, siaran TVRI juga dapat ditonton melalui siaran streaming di situs resmi, aplikasi TVRI Klik, dan layanan OTT lainnya.

Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah perguruan tinggi negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Universitas Gadjah Mada merupakan perguruan tinggi pertama yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia setelah Indonesia merdeka. UGM berdiri pada tanggal 19 Desember 1949 dengan mengukuhkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1949 tentang Peraturan Tentang Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universiteit tanggal 16 Desember 1949.^[4]

Pada saat didirikan, Universitas Gadjah Mada hanya memiliki enam fakultas,^[5] dan pada saat ini telah memiliki 18 fakultas dan dua sekolah yaitu Sekolah Vokasi dan Sekolah Pascasarjana.^[5] Fakultas-fakultas yang ada di UGM dibagi lagi menjadi departemen-departemen, yang kemudian membawahi program-program studi. Program-program studi yang ada di UGM meliputi program sarjana, magister, doktor, dan spesialis.

UGM berkedudukan di bagian selatan Kabupaten Sleman, terletak di sebuah kawasan yang dikenal dengan nama Bulaksumur, yang secara administratif membentang dari Sinduadi, Mlati hingga Caturtunggal, Depok.

Sejarah

Pembentukan

Ditilik dari sejarahnya, Universitas Gadjah Mada merupakan penggabungan dan pendirian kembali dari berbagai balai pendidikan, sekolah tinggi, perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta, Klaten, dan Surakarta.^[6][7]

Nama Gadjah Mada berawal dari dibentuknya Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada yang terdiri dari Fakultas Hukum dan Fakultas Kesusasteraan. Pendirian diumumkan di Gedung KNI Malioboro pada tanggal 3 Maret 1946 yang dipromotori oleh Mr. R. S. Budhyarto Martoatmodjo, Ir. Marsito, Prof. Dr. Prijono, Mr. Soenario dengan pengurus yaitu Dr. Soleiman, dr. Boentaran Martoatmodjo, Dr. Soeharto, B.P.H. Bintoro, Prof. H. Farid Ma’ruf, Mr. Mangunjudo, K.P.H. Nototaruno, dan Prof. Ir. Rooseno.^[6][8]

Sejak 4 Januari 1946, Soekarno dan Hatta memindahkan ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta. Dengan maraknya pertempuran antara pejuang kemerdekaan dan Sekutu serta NICA di Jakarta dan Bandung, maka Sekolah Tinggi Teknik (STT) Bandung ikut pindah ke Yogyakarta. Pada tanggal 17 Februari 1946,^[9] Sekolah Tinggi Teknik (STT) Bandung dihidupkan kembali di Yogyakarta dengan para pengajarnya antara lain Prof. Ir. Rooseno dan Prof. Ir. Wreksodhiningrat.^[6][8]

Lembaga pendidikan lain yang berdiri pada waktu yang hampir bersamaan adalah Perguruan Tinggi Kedokteran (berdiri 5 Maret 1946), Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan (berdiri 20 September 1946), Sekolah Tinggi Farmasi (berdiri 27 September 1946), dan Perguruan Tinggi Pertanian (berdiri 27 September 1946) yang kesemuanya berada di Klaten,^[6] sekitar 20 kilometer dari Yogyakarta.

Institut Pasteur di Bandung sejak 1 September 1945, turut pula dipindahkan ke Klaten dengan laboratorium di Rumah Sakit Tegalyoso. Salah seorang yang berperan dalam pemindahan ini adalah Prof. Dr. M. Sardjito ^[6][10]yang kelak menjadi Rektor Universitas Gadjah Mada yang pertama. Kehidupan kampus di Klaten semakin ramai dengan berdirinya Fakultas Kedokteran Gigi pada awal 1948.^[6]

Pada awal Mei 1948, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mendirikan Akademi Ilmu Politik di Yogyakarta atas usul Kementerian Dalam Negeri untuk mendidik calon-calon pegawai Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri dan Departemen Penerangan.^[6] Akademi ini awalnya dipimpin oleh Prof. Djokosoetono, S.H. Sayangnya akademi ini tidak berumur panjang, setelah pemberontakan PKI Madiun meletus, September 1948, akademi ini ditinggalkan para mahasiswanya yang ikut menumpas pemberontakan sehingga akademi ini ditutup.^[6]

Selanjutnya pada 1 November 1948 didirikan Balai Pendidikan Ahli Hukum di Surakarta, sebagai hasil kerja sama Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan Kementerian Kehakiman. Bersamaan dengan itu Panitia Pendirian Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta, yaitu Drs. Notonagoro, S.H., Koesoemadi, S.H. dan Hardjono, S.H. di Surakarta merencanakan mendirikan Sekolah Tinggi Hukum Negeri.^[6] Demi efisiensi, Panitia mengusulkan penggabungan Balai Pendidikan Ahli Hukum ke dalam Sekolah Tinggi Hukum Negeri yang akhirnya disetujui dan disahkan oleh Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1948.

Serangan Belanda ke ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta dalam rangka Agresi Militer Belanda II melumpuhkan semua kegiatan belajar mengajar di Yogyakarta, Klaten dan Surakarta dan semua perguruan tinggi tersebut terpaksa ditutup dan para mahasiswa ikut berjuang.

Setelah serangan Belanda, wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit. Pada tanggal 20 Mei 1949, diadakan rapat Panitia Perguruan Tinggi, di Pendopo Kepatihan Yogyakarta yang dipimpin oleh Prof. Dr. Soetopo, dengan anggota rapat antara lain, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Prof. Dr. M. Sardjito, Prof. Dr. Prijono, Prof. Ir. Wreksodhiningrat, Prof. Ir. Harjono, Prof. Sugardo dan Slamet Soetikno, S.H. Salah satu hasil rapat adalah pendirian perguruan kembali di wilayah republik yang masih tersisa, yaitu Yogyakarta. Disepakati Prof. Ir. Wreksodiningrat, Prof. Dr. Prijono, Prof. Ir. Harjono, dan Prof. Dr. M. Sardjito akan berusaha keras mewujudkannya. Kesulitan utama saat itu adalah tidak adanya ruangan untuk kuliah. Namun Sri Sultan Hamengkubuwono IX bersedia meminjamkan ruangan keraton dan beberapa gedung di sekitarnya.^[6]

Tanggal 1 November 1949, di Kompleks Peguruan Tinggi Kadipaten, Yogyakarta, berdiri kembali Fakultas Kedokteran Gigi dan Farmasi, Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran. Pembukaan ketiga fakultas ini dihadiri oleh Presiden Soekarno.^[6] Pada upacara pembukaan diadakan sebuah renungan bagi para dosen dan mahasiswa yang telah gugur dalam peperangan melawan Belanda, yaitu Prof. Dr. Abdulrahman Saleh, Ir. Notokoesoemo, Roewito, Asmono, Hardjito dan Wurjanto.^[6]

Tanggal 2 November 1949, Fakultas Teknik, Akademi Ilmu Politik serta Fakultas Hukum dan Fakultas Kesusasteraan yang berada di bawah naungan Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada ikut diresmikan.^[6]

Tanggal 3 Desember 1949 dibuka Fakultas Hukum di Yogyakarta dengan pimpinan Prof. Drs. Notonagoro, S.H.^[6] Fakultas ini merupakan pindahan Sekolah Tinggi Hukum Negeri Solo.

Akhirnya tanggal 19 Desember 1949, lahirlah Universitas Gadjah Mada dengan enam fakultas. Menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949, keenam fakultas tersebut adalah:^[6]

1. Fakultas Teknik (di dalamnya termasuk Akademi Ilmu Ukur dan Akademi Pendidikan Guru Bagian Ilmu Alam dan Ilmu Pasti);
2. Fakultas Kedokteran, yang di dalamnya termasuk bagian Farmasi, bagian Kedokteran Gigi dan Akademi Pendidikan Guru bagian Kimia dan limu Hayat;
3. Fakultas Pertanian di dalamya ada Akademi Pertanian dan Kehutanan;
4. Fakultas Kedokteran Hewan;
5. Fakultas Hukum, yang di dalamnya termasuk Akademi Keahlian Hukum, Keahlian Ekonomi dan Notariat, Akademi Ilmu Politik dan Akademi Pendidikan Guru Bagian Tatanegara, Ekonomi dan Sosiologi;
6. Fakultas Sastra dan Filsafat, yang di dalamnya termasuk Akademi Pendidikan Guru bagian Sastra.

Sebagai Rektor yang pertama (Presiden) ditetapkan Prof. Dr. M. Sardjito. Pada saat yang sama juga ditetapkan Senat UGM dan Dewan Kurator UGM.^[6] Dewan Kurator UGM terdiri dari Ketua Kehormatan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Ketua adalah Sri Paku Alam VIII, seorang wakil ketua dan anggota.^[6]

Universitas Indonesia disingkat sebagai UI, adalah sebuah perguruan tinggi di Indonesia. Kampus utamanya terletak di bagian Utara dari Depok, Jawa Barat tepat di perbatasan antara Depok dengan wilayah Jakarta Selatan, sementara kampus utama lainnya terdapat di Salemba, Jakarta Pusat. UI merupakan institusi pendidikan tinggi tertua di Indonesia. Beberapa perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia seperti Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Negeri Jakarta pada awalnya merupakan bagian dari UI hingga kemudian memisahkan diri menjadi institusi tersendiri. UI juga merupakan salah satu dari tiga perguruan tinggi terbaik di Indonesia bersama dengan Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Bandung.^[9][10]

Cikal-bakal terbentuknya Universitas Indonesia adalah ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan sebuah sekolah yang bertujuan untuk menghasilkan asisten dokter tambahan yang memegang sertifikat untuk melakukan perawatan-perawatan tingkat dasar serta mendapatkan gelar Dokter Jawa (Javanese doctor). Secara resmi, UI memulai kegiatannya pada 2 Februari 1950 dengan presiden (saat ini disebut rektor) pertamanya Ir. R.M. Pandji Soerachman Tjokroadisoerio.^[11] Tanggal tersebut dijadikan hari kelahiran Universitas Indonesia.

Cikal bakal UI bermula dari Sekolah Ilmu Kesehatan dan Vaksin (Opleiding van eleves voor de genees-en helkunde en vaccine) pada tanggal 2 Januari 1849 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda.^[12] Ketika itu, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sebuah sekolah yang bertujuan untuk menghasilkan asisten dokter tambahan. Pelajar di sekolah itu mendapatkan pelatihan kedokteran selama dua tahun. Lulusannya diberikan sertifikat untuk melakukan perawatan-perawatan tingkat dasar serta mendapatkan gelar Dokter Jawa^[13] (Javanese Doctor), bergelar demikian karena dokter ini hanya diberi izin untuk membuka praktik di wilayah Hindia Belanda, terutama di pulau Jawa. Pada tahun 1864, program pendidikan tersebut ditambah waktunya menjadi tiga tahun, dan pada tahun 1875 menjadi 7 tahun. Gelar yang diberikan pun berubah menjadi Dokter Medis (Medical Doctor).

Pada tahun 1898, pemerintah kolonial mendirikan sekolah baru untuk melatih tenaga medis, yaitu STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen). Pendidikan di STOVIA berlangsung selama 9 tahun: 3 tahun setingkat SMP, tiga tahun setingkat SMA, dan tiga tahun lainnya setingkat Diploma. Banyak lulusan STOVIA yang kemudian memainkan peranan penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia.^[14] Pada tahun 1927 mengubah status dan nama STOVIA menjadi GHS (Geneeskundige Hogeschool). Gedung pendidikan dan pelatihan kedokteran yang digunakan GHS menjadi gedung Fakultas Kedokteran UI saat ini. Banyak alumni GHS yang kemudian berperan besar dalam pendirian Universitas Indonesia.^[15]

Pada tahun 1924 pemerintah kolonial mendirikan RHS (Rechtshoogeschool te Batavia - Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta) yang bertujuan untuk memenuhi tenaga administrasi sipil rendahan. RHS inilah yang menjadi cikal-bakal Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Setelah kemerdekaan Indonesia dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Badan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (BPTRI) didirikan pada tanggal 19 Agustus 1945 di Jakarta. BPTRI memiliki dua fakultas (waktu itu disebut perguruan tinggi), yaitu Perguruan Tinggi Kedokteran dan Perguruan Tinggi Hukum/Kesusasteraan. Ketua BPTRI adalah Prof. dr. Sarwono Prawirohardjo. Perguruan Tinggi Kedokteran dibuka secara resmi pada tanggal 1 Oktober 1945.^[16]:12} Pada tahun yang sama, institusi ini berhasil meluluskan 90 orang sebagai dokter. Ketika tentara kolonial Belanda kembali menguasai Jakarta pada akhir tahun 1945, BPTRI dipindahkan ke Klaten, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Pada tanggal 21 Juni 1946 NICA mendirikan sebuah Nood Universiteit atau Universitas Sementara di Jakarta. Pada tanggal 21 Maret 1947, nama Nood Universiteit diganti menjadi Universiteit van Indonesie (UVI). Akhirnya, setelah Jakarta berhasil diambil alih kembali, pemerintah mengembalikan BPTRI ke Jakarta dan menggabungkannya dengan Universiteit van Indonesie, dan memberinya nama baru Universiteit Indonesia (UI).^[17]

Universitas Indonesia (UI) secara resmi memulai kegiatannya pada 2 Februari 1950 dengan presiden (saat ini disebut rektor) pertamanya Ir. R.M. Pandji Soerachman Tjokroadisoerio. Kantor Presiden Universiteit Indonesia mula-mula berkedudukan di Jakarta, tepatnya di gedung Fakultas Kedokteran di Jl Salemba Raya no. 6, kemudian dipindahkan ke salah satu bangunan bekas pabrik madat di Jl. Salemba Raya no. 4, Jakarta. Tanggal 2 Februari 1950 kemudian dijadikan hari kelahiran Universitas Indonesia.

Awalnya, UI memiliki 9 fakultas dan 3 lembaga yang tersebar di lima kota, yaitu Fakulteit Kedokteran, Fakulteit Ilmu Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat, serta Fakulteit Sastra dan Filsafat di Jakarta; Fakulteit Ilmu Alam dan Ilmu Pasti, Fakulteit Ilmu Pengetahuan Teknik, dan Lembaga Pendidikan Guru Menggambar di Bandung; Fakulteit Pertanian dan Fakulteit Kedokteran Hewan di Bogor; Fakulteit Ekonomi di Makassar; Fakulteit Kedokteran dan Lembaga Kedokteran Gigi di Surabaya.

Pada tahun 1955, Undang-Undang No. 10 tentang pengubahan kata universiteit, universitet, dan universitit disyahkan, sehingga sejak itu, Universiteit Indonesia secara resmi diubah namanya menjadi Universitas Indonesia.^[18]

Berangsur-angsur fakultas-fakultas yang berada di daerah memisahkan diri membentuk lembaga pendidikan yang berdiri sendiri. Pada tanggal 2 Maret 1959 Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam di Bandung memisahkan diri menjadi Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya pada 1 September 1963 Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan UI memisahkan diri pula menjadi Institut Pertanian Bogor (IPB), fakultas di Surabaya menjadi Universitas Airlangga, dan di Makassar menjadi Universitas Hasanuddin. Pada 1964 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta dan kini berubah kembali menjadi Universitas Negeri Jakarta.

Ketika Orde Baru dimulai pada tahun 1966, pemerintah menunjuk beberapa guru besar UI untuk menduduki jabatan menteri dengan tujuan untuk memulihkan kembali situasi ekonomi nasional. Sejak saat itu, UI secara konstan telah memberikan kontribusi nyata pada usaha-usaha pemerintah untuk meraih kemakmuran nasional.

Kampus UI saat itu berada di Salemba dan Rawamangun. Kampus Salemba terdiri dari fakultas-fakultas eksakta, yaitu Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Matematika, Ilmu Pasti dan Alam (FMIPA); sementara kampus Rawamangun terdiri dari fakultas-fakultas non-eksakta, yaitu Fakultas Hukum (FH), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Psikologi (FPsi), Fakultas Sastra (FS). Baru pada tahun 1988 sebagian besar kampus pindah ke Depok, sementara kampus Salemba diperuntukkan bagi Pasca-Sarjana. Kampus di Rawamangun diberikan kepada IKIP Jakarta, yang kemudian berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Dalam sepuluh tahun terakhir, dinamika perkembangan internal dan eksternal yang melingkupi UI sangat terasa pengaruhnya terhadap pasang surut kondisi UI. Di antaranya adalah, disahkannya oleh pemerintah UU no 12 / 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang kemudian menjadi naungan bagi status hukum UI. Menurut UU tersebut, Perguruan Tinggi BHMN dan Perguruan Tinggi BHMN yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH). Pelaksaaan UU tersebut, khususnya pasal 66 ayat (2), mengantarkan kepada ditetapkannya oleh pemerintah PP No. 68 / 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Statuta UI).